DR. Hadiyanto, S.H, L.L.M.

Direktur Jenderal Perbendaharaan

Menjabat sebagai Direktur Jenderal sejak Maret
2021, beliau bertanggung jawab dan mengawasi
secara langsung program BPDPKS. Beliau berkarir
cukup lama berkarir di Kementerian Keuangan,
diantaranya sebagai Kepala Biro Hukum dan Humas
Sekretariat Jenderal periode 1998-2003, Alternate
Executive Director World Bank periode 2003-
2005, Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal dan
Direktur Jenderal Kekayaan Negara pada 2006 dan
Sekretaris Jenderal Kemenkeu pada 2015.

Bagaimana penyaluran dana dan program yang
dilaksanakan BPDPKS sampai 2021?

Program BPDP-KS telah berjalan dengan
baik termasuk penyaluran dana dalam bentuk
insentif biodiesel yang sejalan dengan kebijakan
energi nasional untuk meningkatkan persentase
bauran energi baru terbarukan. Penyaluran dana
juga ditujukan untuk riset dalam mendukung
peningkatan produksi/produktivitas sektor hulu
dan efisiensi/efektivitas sektor hilir. Adapun
program yang belum berjalan diantaranya Program
Peremajaan Sawit Rakyat hanya 52% dari target,
pengembangan SDM perkebunan baru 36% dari
target dan pemberian sarana-prasarana perkebunan
juga belum terealisasi.

Bagaimana pencapaian BPDPKS dari target yang
diharapkan dari Pemerintah?

Untuk menjaga keberlanjutan industri perlu
perbaikan secara menyeluruh. Sektor hulu perlu
meningkatkan produktivitas melalui peremajaan
lahan dan pelatihan Good Agriculture Practices untuk
pekebun sementara sektor hilir harus membentuk
stabilitas harga melalui program biodiesel dan
hilirisasi produk.

Program apa yang dianggap berhasil mengangkat
industri kelapa sawit Indonesia?

Program pengembangan biodiesel menjadi
salah satu capaian yang berdampak signifikan
pada industri kelapa sawit. Program ini berhasil
menciptakan pasar domestik sehingga mampu
mengurangi impor migas dan memperbaiki neraca
perdagangan.

Apa tantangan Pemerintah dalam mendorong
program BPDPKS?

Kondisi perekonomian global yang belum stabil
akibat pandemik, berdampak pada volatilitas harga
komoditas. Keuangan negarapun tidak sepenuhnya
mendukung penyediaan dana BPDPKS karena
Pemerintah menfokuskan untuk pemulihan dampak
Covid-19 serta mengurangi tuduhan praktik
dumping di negera tujuan ekspor (Uni Eropa dan
Amerika).

Bagaimana strategi dalam mendorong industri
kelapa sawit yang berkelanjutan?

Kedepannya dapat didukung dengan riset untuk
menciptakan diversifikasi produk hilir yang memiliki
value added lebih tinggi, meningkatkan kemitraan
dan pengelolaan dana yang menguntungkan serta
memiliki dana cadangan yang dapat diinvestasikan.
Melalui pola ini, BPDPKS akan menjadi lembaga
yang self-financing, pruden dan profesional dalam
mencukupi kebutuhan industri kelapa sawit.

Apa harapan Pemerintah untuk BPDPKS di masa
mendatang?

BPDPKS harus terus meningkatkan layanan
penghimpunan maupun penyaluran dana.
Sekaligus meningkatkan riset, kemitraan, dan
sinergitas dengan seluruh stakeholders untuk
mempromosikan program-program BPDPKS.

Eddy Abdurrahman

Direktur Utama BPDP-KS

Eddy Abdurachman adalah Direktur Utama BPDPKS
ke-3 setelah Bayu Krisnamurthi dan Dono
Boestami. Sebelum menempati kursi Direktur
Utama BPDP-KS beliau pernah menjabat sebagai
Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian
Keuangan RI periode 2002-2006, Staf Ahli
Menteri Keuangan Bidang Hubungan Ekonomi
Keuangan Internasional, Kementerian Keuangan
RI periode 2006-2008 dan Sekretaris Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian RI periode
2008-2014.

Apa target pemerintah dalam kepemimpinan
Anda?

Mengawal keberlanjutan dana sawit sebagai
sumber dana untuk menjalankan program-program
seperti Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit,
Mandatori Biodiesel, Pengembangan SDM Sawit,
Penelitian dan Pengembangan, Dukungan Sarpras,
Promosi, dan Kemitraan. Disamping itu juga
menyempurnakan tata kelola dan proses bisnis
penyaluran dana sawit.

Seberapa besar pencapaian target saat ini?

BPDPKS dengan dukungan seluruh pemangku
kepentingan berhasil mengatasi permasalahan
kecukupan dana dan tetap memastikan seluruh
program khususnya mandatori biodiesel tetap berjalan ditengah masa pandemi COVID-19 dan
volatilitas harga minyak dunia.

Bagaimana strategi dalam mencapai target?

Melalui kolaborasi dan kerjasama yang intensif
dengan K/L maupun antara pemerintah dengan
pelaku usaha dan petani perkebunan kelapa sawit.
Sinergitas stakeholder merupakan kunci pencapaian
target untuk keberlanjutan industri sawit Indonesia.

Apa tantangan dan hambatan terbesar dalam
mencapai target?

Tantangan utama sejak menjabat sebagai Direktur
Utama BPDPKS tentu pandemi COVID-19
yang memengaruhi cara kerja di seluruh sektor
perekonomian serta kondisi pasar di tahun 2020
yang menuntut penyesuaian kebijakan pemerintah
dalam memastikan kecukupan dana sawit di seluruh
program BPDPKS khususnya mandatori biodiesel.

Bagaimana untuk pencapaian program PSR di
tahun 2020?

BPDPKS telah menyalurkan dana sebesar Rp2,67
Triliun untuk membiayai program PSR seluas 94.033
Ha dengan total 40.707 pekebun.

Puaskah dengan pencapaian Anda?

Kami tidak berpuas diri dengan capaian yang
ada dan berhenti berinovasi untuk melakukan
perbaikan, karena masih banyak tantangan lain
yang perlu segera diselesaikan, antara lain program
Peremajaan Sawit Rakyat dan program Sarana dan
Prasarana.

Berapa target Program PSR 2021 dan sejauh mana
program tersebut?

Target tahun 2021 seluas 180.000 Ha, namun saat
ini total luasan yang telah mendapatkan dukungan
dana PSR seluas 28.217 Ha untuk total 11.808
pekebun.

Apa saja terobosan yang akan dilakukan?

Tantangan saat ini adalah pekebun belum memahami
pentingnya produktivitas kebun dan Program PSR.
Mekanisme PSR melalui rekomtek Ditjenbun yang
sudah berjalan perlu dilakukan terobosan seperti
skema kerjasama kemitraan antara perusahaan inti
(swasta dan negara) dengan pekebun plasma dan
swadaya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *