Direktur Penghimpunan Dana BPDPKS

3 Oktober 2019, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi melantik Sunari sebagai Direktur Penghimpunan Dana, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, berlatar belakang Sarjana bidang Teknologi Benih, Institut Pertanian Bogor; Magister bidang Ekonomi Pertanian pada Universitas Padjadjaran Bandung; dan Program Doktoral bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Institut Pertanian Bogor. Sebelum ditugaskan di BPDPKS, beliau berkarir di Kementerian PPN/ Bappenas sebagai Kepala Sub Direktorat Perkebunan dan Hortikultura, Direktorat Pangan & Pertanian. Berikut petikan wawancara redaksi dengan Direktur Penghimpunan Dana, BPDPKS.

Bagaimana BPDPKS memandang program keberlanjutan yang telah dilaksanakan oleh pelaku industri selama ini. Dalam hal apa saja perlu ditingkatkan?

Sinergi dari seluruh pemangku kepentingan merupakan kunci dari pencapaian target untuk keberlanjutan industri sawit Indonesia. Dengan adanya dana sawit yang digunakan sebagai sumber dana pemerintah melalui BPDPKS untuk menjalankan program-program yang mendukung industri sawit Indonesia meliputi program Peremajaan Sawit Rakyat, Sarana dan Prasarana, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Promosi, dan Mandatori Biodiesel.

Bagaimana dengan program Peremajaan Sawit Rakyat? Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) menjadi salah satu capaian yang berdampak signifikan pada industri kelapa sawit dan masyarakat perkebunan rakyat. Program ini sangat membantu para petani baik di bidang dana maupun kegiatan penanamannya. Berkat program PSR, para petani rata-rata setiap bulan berpenghasilan Rp.4000.000 atau 2 ton dalam 2ha. Dibandingkan dengan pendapatan para petani yang tidak mengikuti program PSR, rata-rata menghasilkan Rp.1500.000 sampai Rp.2000.000.

Berapa anggota yang sudah mendapatkan program Peremajaan Sawit Rakyat?

Anggota yang sudah menikmati program PSR ini terdiri

dari 105 orang dengan lahan seluas 266ha.

Berapa luas area lahan yang sudah tercover program

Peremajaan Sawit Rakyat? Luas total area lahan yang suda tercover dengan replanting program Peremajaan Sawit Rakyat seluas 266ha.

Apa kendala atau hambatan dalam program Peremajaan Sawit Rakyat?

Kendala pertama adalah biaya, karena selama mengurus program Peremajaan Sawit Rakyat sampai berhasil, pihak KUD tidak pernah memungut biaya dari anggota. Kemudian terkait urusan administrasi yang memakan waktu kurang lebih 6 bulan dan biasanya yang menghambat adalah persyaratan yang salah. Tahapan pengajuan terdiri dari Dinas Kabupaten kemudian  Dinas Provinsi lalu ke Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) dan yang terakhir BPDPKS.

Apa harapan kedepan untuk pemerintah dalam program Peremajaan Sawit Rakyat?

Harapan kedepannya terhadap program PSR, supaya bisa tetap menjadi program berkelanjutan karena sangat membantu kami sebagai perkebunan rakyat.

Bagaimana tantangan BPDPKS dalam mendukung tercapainya program keberlanjutan di industri sawit nasional? Tantangan yang utama adalah integrasi antara program hulu dan hilir sebagai sistem yang saling melengkapi sehingga menjadi pilar pengembangan industri sawit yang memiliki dampak multiplier terhadap perekonomian nasional.

Bagaimana pandangan Bapak terhadap implementasi Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN-KSB) Tahun 2019-2024 dalam mendukung keberlangsungan industri sawit di masa depan?

RAN KSB sangat penting dalam mendukung keberlangsungan   pengembangan   industri   sawit   di masa depan. Untuk itu diperlukan antara lain peningkatan koordinasi dan pelaksanaan antara pemangku kepentingan baik di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten, serta pengembangan data dan profil pekebun kelapa sawit dalam rangka mewujudkan tata kelola perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan.

Apa tantangan program Peremajaan Sawit Rakyat? Tantangan yang dihadapi adalah mendorong pekebun untuk memahami pentingnya program peremajaan kelapa sawit, meningkatkan produksi dan produktivitas kebun, dan mendorong peran kelembagaan pekebun untuk dapat mengakses sumber-sumber pendanaan dalam rangka peningkatan daya saing.

Jelaskan peranan BPDPKS untuk mendorong petani kelapa sawit memasok bahan baku untuk biodiesel ataupun green fuel berbasis kelapa sawit? Dengan program sektor hulu BPDPKS yang bertujuan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas kebun, serta menjadikan kebun sesuai standar ISPO, dapat menjamin keberlanjutan pasokan kebutuhan sektor hilir baik untuk biodiesel maupun green fuel berbasis kelapa sawit.

Bagaimana dukungan BPDPKS dalam hal menghidupkan kembali kemitraan global demi pembangunan berkelanjutan ? (SDG#17) Dukungan berupa strategi  komunikasi  positif  untuk menghadapi kampanye negatif dengan mengedepankan fakta-fakta yang didukung oleh bukti ilmiah dan empiris tentang sawit berkelanjutan

Masukan apa untuk Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit terhadap program Peremajaan Sawit Rakyat?

Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah, Bapak Jokowi dan BPDPKS, serta APKASINDO. Akan tetapi, ada sedikit masukan terkait dana pinjaman yang selama ini dari Bank. Kalau boleh, pinjaman tersebut menjadi pinjaman lunak atau dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) saja, supaya petani tidak merasa berat.

Haji Tumin
Ketua KUD Subur Makmur

H. Tumin adalah salah satu sosok dibalik keberhasilan Program Peremajaan Sawit Rakyat milik Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Sudah 18 tahun beliau dipercaya oleh 150 anggota  untuk  memimpin  Koperasi Unit Desa Subur Makmur. Pada kesempatan ini, tim redaksi Bulletin BPDPKS berkesempatan mewawancarai beliau melalui panggilan telepon, karena kurang nyaman dengan aplikasi zoom yang sedang tren di masa pandemic ini ucapnya, tapi tentu tidak mengurangi semangat lelaki 58 tahun ini dalam menceritakan pengalamannya untuk mengikuti Program Peremajaan Sawit Rakyat.

Sudah berapa lama memimpin Koperasi Unit Desa Subut Makmur?

Menjadi Ketua KUD Subur Makmur selama 15 tahun

tepatnya sejak tahun 2006.

Berapa jumlah anggota koperasi aktif sampai saat ini? Koperasi Unit Desa Subur Makmur hingga saat beranggotakan  150 orang anggota dari 200 Kepala keluarga.

Bergabung dengan kebun inti perusahaan apa Koperasi

Unit Desa Subur Makmur?

Koperasi Unit Desa Subur Makmur memiliki perjanjian kerja sama denga BUMN Perkebunan Sawit PTPN V.

Berapa luas rata-rata area lahan Sawit anggota? Anggota Koperasi Unit Desa Subur Makmur Rata-rata meliki luas kebun sebesar 3 (tiga) hektar.