Pada Oktober 2021, Presiden Jokowi Menyatakan Rencana untuk Menghentikan Semua Ekspor Bahan Mentah Sawit dan Hanya Mengirimkan Produk Bernilai Tambah dari Komoditas Tersebut. Keputusan Ini Dapat Berdampak Luas Bagi Keseluruhan Industri Kelapa Sawit Indonesia.
Hilirisasi Industri Telah Berjalan di Tahun 2021
Mengambil contoh dari larangan ekspor bahan mentah Nikel pada tahun 2020 silam, pada bulan Oktober 2021 Presiden Joko Widodo menyatakan keinginan untuk menghentikan ekspor produk mentah sawit, yaitu CPO dan CPKO guna meningkatkan proses hilirisasi sehingga menghasilkan produk dengan nilai tambah yang besar. Presiden bahkan meminta jajarannya untuk menyiapkan pengacara kelas internasional untuk mengantisipasi tuntutan hukum dari WTO.
Pernyataan dari Presiden Jokowi dapat diibaratkan seperti lonceng yang menandakan era baru untuk industri sawit.
Sepanjang tahun 2021 ini ekspor CPO telah berkurang 65% dari tahun sebelumnya dan hanya mencakup 7% dari keseluruhan volume ekspor produk sawit Indonesia. Sementara pada tahun 2016-2020, ekspor CPO mencakup 18% dari total volume ekspor sawit.
Porsi CPO dalam ekspor Indonesia telah perlahan berkurang sejak diterapkannya skema pungutan ekspor dan bea keluar yang pro-hilirisasi.
Larangan ekspor CPO dapat memberi dampak yang berbeda bagi para pemangku kepentingan, dan dalam kasus ini berikut adalah winners & losers nya :
Apakah Kebijakan ini Baik Bagi Indonesia?
Dampak kebijakan ini akan sangat bergantung pada kesiapan industri sawit domestik. Di satu sisi hilirisasi adalah upaya baik yang disetujui semua orang, namun jika kapasitas dan pasar domestik masih belum dapat menyerap CPO yang dialihkan maka hal ini akan menjadi bencana bagi perekonomian Indonesia.
Pentingnya Implementasi dan Eksekusi
Sebagai tolak ukur, Indonesia pernah melakukan hal yang serupa dengan larangan ekspor bijih nikel pada Januari 2020 kemarin. Namun kebijakan tersebut dinilai kurang efektif karena batasan yang kurang jelas serta implementasi yang buruk.
Dari sisi industri, pemberhentian ekspor CPO adalah satu hal yang tidak terelakkan dalam jangka panjang. Maka jika larangan ini diterapkan, yang terjadi adalah percepatan proses hilirisasi yang
sudah dimulai dengan tren menurunnya porsi ekspor CPO yang terlihat selama beberapa tahun terakhir.
Secara keseluruhan, eksekusi dan implementasi
adalah hal yang paling penting dalam penetapan
larangan ini. Selama dilakukan secara bertahap
dalam Roadmap yang jelas tentu hasilnya akan baik, tapi kalau mendadak layaknya industri nikel maka hasilnya akan kurang ampuh.